KENDARI – Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sultra, Andi Muhammad Saenuddin, mengeluarkan peringatan keras kepada para pengusaha dan pedagang yang mencoba menaikkan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Pernyataan tegas ini disampaikannya saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung DPRD Provinsi Sultra, Senin (16/3/2026). Andi menyoroti potensi adanya oknum pengusaha yang memanfaatkan isu konflik Timur Tengah sebagai alasan untuk menaikkan harga dengan dalih terganggunya rantai pasok global.
“Kalau alasannya adalah efek Perang Timur Tengah terkait rantai pasokan minyak, sampai detik ini BBM masih disubsidi oleh APBN. Belum ada perubahan harga BBM dari pemerintah pusat. Kalaupun harga internasional naik, APBN kita masih meng-cover. Berarti sama sekali tidak ada alasan rasional bagi pedagang untuk menaikkan harga di tingkat eceran,” tegas Andi Muhammad Saenuddin.
Untuk mencegah gejolak inflasi dan permainan harga di pasar, Ketua Komisi IV ini mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra melalui dinas terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Koperasi dan UMKM, untuk segera turun gunung melakukan inspeksi mendadak (Sidak).
“Yang harus dilakukan adalah inspeksi seluruh pedagang dan jejaring distribusi hingga ke tingkat desa. Mulai besok, tim harus turun lapangan. Tidak boleh ada kenaikan harga sepihak sebelum ada kebijakan resmi kenaikan BBM dari pusat,” instruksinya.
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini tidak main-main terkait sanksi bagi pengusaha nakal. Ia meminta pemerintah daerah berani mengambil langkah tegas administratif berupa pencabutan izin usaha jika terbukti ada perusahaan yang menaikkan harga komoditas mendahului kebijakan nasional.
“Konsekuensinya jelas, bagi yang memaksakan kenaikan harga dengan dalih rantai pasok padahal BBM belum naik, cabut izin usahanya!” kecamnya.
Di akhir wawancara, Andi mengimbau masyarakat Sulawesi Tenggara untuk tetap tenang dan tidak panic buying. Ia memastikan Fraksi Golkar dan seluruh elemen di DPRD akan terus mengawal stabilitas harga guna melindungi daya beli masyarakat.
“Masyarakat jangan gelisah. Kami di DPRD pastikan tidak akan tinggal diam, kami akan terus pantau jalannya di lapangan untuk melindungi hak-hak masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan instruksi RI 1 (Presiden) dalam rapat kabinet yang mewajibkan pemerintah menjaga stabilitas harga menjelang Idul Fitri,” pungkasnya.
