SULAWESI TENGGARA, GOKARSULTRA — Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Muhammad Saenuddin, menyoroti pelaksanaan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Kolaka yang dinilai perlu pengawasan lebih ketat, khususnya terkait lingkungan, dampak ekonomi, serta perlindungan tenaga kerja.
Menurut Andi (25/2/2026), terdapat empat PSN di Kolaka yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari investor internasional, nasional hingga lokal. Kondisi tersebut, kata dia, membawa konsekuensi logis yang harus dikelola secara serius oleh perusahaan maupun pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, persoalan utama yang menjadi perhatian meliputi dampak lingkungan, multiplier effect ekonomi bagi masyarakat lokal, serta manfaat positif keberadaan PSN terhadap daerah.
Selain itu, Andi menegaskan investor tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi wajib memperhatikan hak-hak pekerja, termasuk sistem perekrutan, jaminan kesehatan melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta pengaturan waktu kerja dan waktu bersama keluarga.
Namun, ia menilai implementasi hal tersebut belum sepenuhnya berjalan di lapangan. Karena itu, sebagai kader Golkar, dirinya memberikan peringatan kepada perusahaan agar segera melakukan perbaikan dan tidak hanya merespons setelah terjadi kecelakaan kerja.
Ia juga mengaku terus mengingatkan rekan-rekannya di komisi DPRD Provinsi Sultra untuk mendorong seluruh perusahaan mematuhi SOP yang berlaku.
“Hampir setiap bulan ada kecelakaan kerja di situ. Belum lagi laporan masyarakat kepada kita bahwa ada hak-haknya yang tidak sesuai,” ujarnya.
Andi menambahkan pihaknya membuka ruang komunikasi bagi masyarakat yang memiliki keluhan terkait aktivitas perusahaan di kawasan PSN tersebut agar dapat segera ditindaklanjuti. (bar)
